Ada Mafia, Pemerintah Minta PLN Kaji Ulang Listrik Prabayar (Token Pulsa)

Baca Juga

ADA mafia dalam Program Listrik Prabayar (Token Pulsa) PLN. Yang mengungkapkan adaanya mafia di Sistem Token Pulsa Listrik ini bukan pengamat, bukan pula hater Jokowi, tapi Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli.

Seperti diberitakan Republika, Rizal Ramli meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang yang lebih mahal karena biaya administrasi.

Permintaan itu dikemukakan Rizal dalam rapat koordinasi tentang listrik di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (7/9). Ia mencontohkan, banyak keluarga yang masih memiliki anak yang harus belajar pukul 20.00, tapi pulsa listrik habis tiba-tiba dan kesulitan mencari pulsa tersebut.

"Masalah kedua, saat mereka beli pulsa Rp 100 ribu, listriknya hanya Rp 73 ribu. Kejam sekali itu 27 persen disedot oleh provider yang setengah mafia," katanya.

Menurut Rizal, dibandingkan dengan pulsa telepon yang sudah tersedia di mana-mana dan biaya administrasi yang tidak mahal, pulsa listrik dinilai benar-benar telah dimonopoli. "Kalau pulsa telepon, kita beli Rp 100 ribu, kita bayar Rp 95 ribu, itu uang muka kita istilahnya," katanya.

Menurut Rizal, rakyat diwajibkan menggunakan token pulsa listrik lantaran ada monopoli di perusahaan listrik itu pada masa lalu. Karena itu, ia meminta agar tidak boleh ada lagi monopoli sistem tarif listrik. Ia juga meminta agar biaya administrasi pulsa listrik maksimal hanya Rp 5.000 sehingga tidak memberatkan rakyat.

"Kami minta, pertama tidak boleh ada monopoli, jadi rakyat harus punya dua pilihan yaitu mau ikut meteran atau pulsa. Kedua, kalau pulsa Rp 100 ribu, maksimal biaya (administrasi) adalah Rp 5.000 sehingga dia membayar listrik Rp 95 ribu. Kami mohon ini segera dilakukan," katanya.

Menanggapi permintaan Rizal, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basyir mengatakan, pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa untuk pembelian listrik itu.

Menurut dia, masyarakat miskin yang membeli token pulsa listrik memang lebih banyak kena biaya administrasi ketimbang listriknya sendiri.

"Masyarakat yang miskin sekali ini, untuk bayar yang Rp 100 ribu, mereka bisa bayar dua tiga kali. Misalnya, dia beli Rp 30 ribu, beli lagi Rp 20 ribu sehingga kadang-kadang harga pulsa sendiri termakan dengan biaya administrasi," katanya.

Atas pertimbangan tersebut, Sofyan mengatakan pihaknya akan mengkaji penerapan sistem token pulsa listrik. "Kami akan lakukan kajian dengan Menteri ESDM (Sudirman Said) juga dan saya pikir ini hal yang sangat urgent untuk kita antisipasi. Beban masyarakat akan semakin lebih ringan," katanya.

Begitu berita di Republika (8/9/2015). Sangat jelas kan? Mafia itu ada! Pantesan PLN dulu gencar banget promosi Listri Prabayar dengan alasan lebih murah dan terkendali. Eh... taunya!

Klarifikasi PLN

Eits! Tunggu dulu.... ini ada penjelasan dari Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun. Katanya, kemungkinan ada salah persepsi atas pernyataan Rizal Ramli. Karena beli pulsa Rp 100.000 tapi dapatnya hanya Rp 70.000, sebenarnya Rp 70.000 itu dalam bentuk jumlah listrik yang didapatkan, yakni 70 kilo Watt hour (kWh).

Begini penjelasan Benny Marbun kepada detikFinance, Selasa (8/9/2015).

Ada konsumen rumah tangga yang daya listriknya 1.300 volt ampere (VA). Ia membeli token (pulsa) listrik Rp 100.000. Berapa kWh listrik yang ia dapatkan? Apa saja yang diperhitungkan dalam pembelian token listrik tersebut?

Administrasi bank Rp 1.600 (Ini tergantung bank/koperasinya).

1. Biaya materai Rp 0 (karena jumlah pembelian token listrik hanya Rp 100.000)
2. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 2.306. Di sini masing-masing daerah berbeda-beda, Untuk DKI Jakarta PPJ-nya 2,4% dari tagihan listrik
3. Beli token listrik Rp 100.000 artinya akan kena potongan biaya administrasi dan PPJ (Rp 1.600 + Rp 2.306) = Rp 96.094
4. Sisa rupiah Rp 96.094 tersebut dibagi Rp 1.352/kWh (tarif listrik untuk golongan 1.300 VA) hasilnya 71,08 kWh.

"Besaran kWh inilah yang dimasukkan ke meteran listrik, yakni untuk Rp 100.000 dapat listriknya 71,08 kWh. Jadi bukan Rp 71.000," jelas Benny.

Jadi, kemungkinan besar yang dimaksud Menko Rizal Ramli beli Rp 100.000 kok dapatnya Rp 70.000, kemungkinan besar adalah 71,08 kWh.

Hihiy.... ribet ya? Pake lilin aja gitu? Ya... kalo komputer, HP, dan lampu bisa nyala pake lilin, why not? :)